Dalam pemerintahanya kali ini, inisiatif dari SBY dikatakan unik karena lain dari biasanya. SBY tidak mengikutsertakan ketua partai dalam penyusunan pemerintahan koalisi. Terlepas dari benar atau tidaknya yang dilakukan SBY ini, tetap tak sedikit orang yang menyatakan agar dalam penyusunan kabinet SBY jangan bersikap semena-mena dan mengabaikan aspirasi masyarakat.
Inisiatif SBY untuk tidak menempatkan orang-orang parpol dalam jabatan strategis, seperti menteri pertahanan, kepala badan usaha milik negara, jaksa agung dan Kepala Badan Intelijen Negara juga patut diberi acungan jempol. Namun, kita juga patut bertanya, apakah seorang presiden yang terpilih bukan berasal dari parpol? Apakah benar mereka yang berasal dari kelompok independen non-parpol bebas dari kepentingan politik dan uang? Polemik semacam ini bukan hal yang baru.
Dan dari hal di atas, dapat diketahui bahwa bentuk pemerintahan yang akan dibentuk SBY ini adalah pembentukan koalisi besar nasional. Ada beberapa dampak yang dapat diuraikan dari pembentukan koalisi tersebut, di satu sisi ini positif karena menyatukan berbagai komponen bangsa di dalam kabinet. Di sisi lain, ini juga berbahaya mengingat 'aturan main koalisi' yang dibuat dapat menafikan aspirasi politik rakyat karena rendahnya kekuatan penyeimbang di DPR terhadap eksekutif. Jika hal kedua yang lebih mengemuka, DPR hanya akan menjadi pengikut kebijakan saja dan tidak dapat mengemban peranan eksekutifnya secara total.
Jika itu memang benar terjadi, fenomena politik semacam itu dapat menjurus pada sistem pemerintahan otoriter. Parpol tentunya tak dapat berbuat banyak karena terbelenggu oleh 'Aturan Main Koalisi' tersebut. Sedangkan pertanyaan bahwa akankah kabinet lebih efektif dan syarat dengan keberhasilan, juga masih tanda tanya besar, mengingat berbagai pakta politik hanyalah aturan yang ada di atas kertas.
Efektivitas dan keberhasilan kinerja kabinet akan sangat ditentukan apakah Presiden dapat mengarahkan langkah apa saja yang harus dilakukan secara cepat dalam mengejawantahkan program dan rencana aksi 5 tahunan kabinet, serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan secara lambat tapi pasti.
Kesimpulanya semoga saja anggapan bahwa kabinet SBY merupakan kabinet penuh keragu-raguan tidak akan ada lagi, tentunya jika pada periode kedua pemerintahannya ini SBY lebih sigap dan berani mengambil keputusan yang cepat dalam situasi yang tepat pula. Karena tidak ada pula yang perlu diragukan lagi oleh SBY untuk berbuat yang lebih cepat dan tepat bagi rakyat, mengingat kekuatan politiknya yang sekarang sangat dominan baik di eksekutif maupun legislatif. Bila SBY ingin mewariskan suatu yang positif, inilah kesempatan terakhir. Namun jika ia tetap ragu-ragu untuk melakukannya secara radikal, kesempatan itu tidak akan datang dua kali.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar